(VOVWORLD) - Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB), pada tanggal 3 April, di Jenewa, Swiss telah sepakat mengesahkan resolusi memperingati 75 tahun Deklasasi Internasional tentang HAM ( UDHR) dan 30 tahun Pernyataan dan Program aksi Wina (VDPA). Resolusi ini direkomendasikan dan disusun oleh Vietnam. Ini merupakan rekam jejak menonjol dari Vietnam pada persidangan pertamanya selaku anggota Dewan HAM masa bakti 2023-2025. Kontribusi Vietnam yang aktif di Dewan HAM PBB adalah balasan kuat terhadap pemutarbalikan-pemutarbalikan atas masalah HAM Vietnam.
 Deputi PM Vietnam, Tran Luu Quang menghadiri sidang ke-52 Dewan HAM PBB (Foto: vna) |
Resolusi memperingati 75 tahun Deklarasi Internasional tentang HAM dan 30 tahun Pernyataan dan Program Aksi Wina adalah gagasan Vietnam yang direkomendasikan oleh Deputi Perdana Mentri (PM) Vietnam, Tran Luu quang di sesi sidang tingkat tinggi untuk mengawali Persidangan ke-52 Dewan HAM di Jenewa pada tanggal 27 Februari 2023. Resolusi ini bertujuan menegaskan kembali dan memperkuat upaya dan tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan dan nilai yang besar dan mencakup dari kedua naskah penting tersebut maupun semua komitmen bersama komunitas internasional tentang HAM untuk semua orang.
Rekam Jejak Menonjol dari Vietnam
Isi resolusi tersebut berfokus pada arti penting dan banyak isi positif dari deklarasi dan pernyataan tersebut, seperti mengulangi prinsip utama tentang HAM dari kedua naskah, menunjukkan perhatian luas dari negara-negara dalam memperingati kedua naskah tersebut, meningkatkan posisi, peran, dan efektivitas kegiatan Dewan HAM dan semua mekanisme HAM dari PBB, menekankan peran utama semua negara dalam memastikan HAM, mengakui partisipasi perempuan, peran kerja sama dan solidaritas internasional, menghormati keanekaragaman, inklusi dan sebagainya dalam mendorong dan melindungi HAM pada umumnya dan partisipasi dalam Dewan HAM pada khususnya. Resolusi tersebut juga meminta Komisaris Tinggi HAM PBB untuk menggelar kegiatan peringatan kedua naskah tersebut, di antaranya ada ajang tingkat tinggi PBB tentang HAM pada Desember mendatang dan laporan tentang kegiatan-kegiatan peringatan kepada persidangan ke-56 Dewan HAM pada awal tahun depan. Menteri Luar Negeri (Menlu) Vietnam, Bui Thanh Son, menekankan bahwa resolusi ini memanifestasikan kontribusi yang substantif dan bertanggung jawab dari Vietnam terhadap pekerjaan Dewan HAM.
“Bisa dikatakan, ini adalah rekam jejak menonjol Vietnam dalam persidangan pertamanya selaku anggota Dewan HAM masa bakti 2023-2025. Resolusi ini menyampaikan pesan yang besar dan aktif tentang kerja sama dan solidaritas internasional, menghormati keanekaragaman dan kerukunan dalam hubungan internasional pada umumnya dan pekerjaan Dewan HAM pada khususnya. Ini adalah rekomendasi Vietnam yang sangat tepat waktu, memenuhi perhatian dan prioritas bersama komunitas internasional dan turut meningkatkan kesadaran, tekad, dan tindakan semua negara dalam mewujudkan semua tujuan dan pedoman tentang HAM. Oleh karenanya, resolusi ini telah mendapat sponsor dari 98 negara.”
Kontribusi Substantif Vietnam di Dewan HAM PBB
Menurut Menlu Bui Thanh Son, resolusi tersebut telah menyampaikan banyak pesan yang besar dan aktif, secara khusus pesan tentang kerja sama dan solidaritas internasional, menghormati keanekaragaman dan kerukunan, dengan demikian mendorong konsensus, kerukunan, keterkaitan, dan kerja sama di Dewan HAM pada konteks banyak forum internasional yang terpecah belah secara mendalam selama ini, bahkan dipolitisasi. Rekomendasi Vietnam tentang resolusi ini ke Dewan HAM sangat tepat waktu, memenuhi perhatian komunitas internasional tentang peringatan, dan menjunjung tinggi Deklarasi Internasional tentang HAM dan Program Aksi Wina, memanifestasikan peran Vietnam sebagai anggota yang proaktif, aktif, dan bertanggung jawab dari Dewan HAM dan komunitas internasional. Disahkannya resolusi dengan kesepakatan dan sponsor dari 98 negara menunjukkan bahwa resolusi ini memanifestasikan perhatian dan prioritas bersama komunitas internasional, menyerap sambutan dan dukungan dari banyak negara, dan mendapat apresiasi semua pihak. Menlu Bui Thanh Son, mengatakan:
“Perihal Vietnam mengajukan gagasan dan mendorong pengesahan resolusi dalam persidangan pertamanya selaku anggota Dewan HAM masa bakti 2023-2025 adalah hasil dari semua upaya dan koordinasi yang erat dan selaras antara Kementerian Luar Negeri Vietnam dan berbagai Perwakilan Vietnam di luar negeri dengan semua kementerian dan instansi yang terkait maupun peran Vietnam yang sangat proaktif, aktif, dan bertanggung jawab, terus menciptakan posisi Vietnam dalam kerja sama dengan semua negara di dalam dan luar Dewan HAM selama masa baktinya. Hal ini sepenuhnya sesuai dengan pedoman partisipasi Vietnam di Dewan HAM yaitu menghormati, mengerti, berdialog, dan bekerja sama. HAM untuk semua orang.”
Pengesahan kedua naskah tersebut oleh Dewan HAM PBB akan turut meningkatkan kesadaran, tekad, dan tindakan semua negara anggota dan komunitas dalam mewujudkan semua tujuan dan pedoman tentang HAM. Ini juga merupakan kontribusi yang substantif dan bertanggung jawab dari Vietnam terhadap pekerjaan Dewan HAM dalam masa bakti kedua ini. Ini merupakan langkah awal bagi Vietnam untuk terus melaksanakan dengan baik proyek “Vietnam memikul peran anggota Dewan HAM PBB” untuk masa bakti 2023-2025. Kontribusi Vietnam dalam masa bakti ini dengan sorotan utama ialah aktif berkontribusi pada pekerjaan Dewan HAM baik tentang pekerjaan spesialis, tata laksana, koordinator, proaktif membimbing dan mendorong gagasan untuk memanifestasikan rekam jejak dan mengembangkan kepentingan Vietnam, sekali lagi merupakan balasan kuat terhadap beberapa pemutarbalikan tentang HAM Vietnam di kancah internasional.