Jumlah orang yang tewas dalam demonstrasi-demonstrasi di Irak dari awal bulan Oktober sampai serakang sudah menjadi 250 orang (Foto: AP / VNA)

Ini merupakan tantangan terbesar bagi Perdana Menteri (PM) Irak, Adel Abdel Mahdi sejak dia memegang kekuasaan. Prioritas papan atas yang dijalankan Pemerintah Irak sekarang ini ialah menjaga kestabilan di dalam negeri karena semua reformasi yang dijalankan  berkurang hati-hati juga sekali lagi memojokkan Irak ke dalam situasi yang lebih tidak stabil.

Empat belas orang tewas, 865 orang luka-luka hanya pada tanggal 28/10 ini, hari yang keempat terjadinya demonstrasi terus menerus setelah pasukan-pasukan keamanan Irak menggunakan kekerasan untuk membubarkan kerumunan demonstran di Kota Kerbala, tempat hidup mayoritas orang Muslim mazhab Shiah. Ini merupakan gelombang demonstrasi ke-2 untuk memprotes kebijakan Pemerintah Irak dalam waktu satu bulan ini. Totalnya pada bulan Oktober ini, sedikitnya ada 250 orang yang sudah tewas dan lebih dari 6.000 orang lain yang ditangkap ketika ikut serta dalam demonstrasi.

Rekonstruksi Tanah Air dan rekonsiliasi

Demonstrasi-demonstrasi yang meledak di Ibukota Banghdad dari 1/10 ini, bertolak dari imbauan-imbauan di medsos guna menuntut kepada Pemerintah pimpinan Perdana Menteri (PM) Adel Abdel Mahdi supaya memundurkan diri, memprotes kondisi hidup yang sulit, kekurangan listrik dan air minum, situasi penggangguran, korupsi dan kemampuan yang lemah dari para pemimpin. Demonstrasi cepat meluas ke kota-kota di bagian selatan, tempat hidup orang Muslim mazhab Shiah dan berubah menjadi kekerasan sehingga membuat Pemerintah harus memberlakukan perintah jam malam, mengerahkan pasukan keamanan dan memutus jaringan internet di 75% kawasan di seluruh negeri.

Instabilitas dan kekerasan yang sedang terjadi merupakan tantangan terbesar terhadap PM Ade Abdel Mahdi sejak dia dilantik pada setahun lalu, bersamaan itu merupakan tantangan keamanan terbesar bagi Irak setelah negara Timur Tengah ini menyatakan telah mengalahkan kelompok yang menamakan diri sebagai Negara Islam (IS) pada tahun 2017.

Setelah mengalahkan IS, nampaknya Irak akan memasuki periode rekonstruksi dan  rekonsiliasi. Tapi, jalan ini sama sekali tidak mudah. Diprakirakan, usaha merekonstruksikan negara Irak yang dihancurkan oleh peperangan perlu menelan miliaran USD, beban keuangan yang nampaknya negara ini tidak bisa memikulnya. Lebih-lebih lagi, situasi korupsi di negara ini telah meningkat ke tarap alarm. Meskipun sebagai negara yang memiliki sumber daya minyak tambang dan omzet dari minyak tambang mencapai kira-kira 6 miliar USD per bulan, tapi Organisasi Transparansi Dunia baru-baru ini telah memasukkan Irak ke posisi ke-12 di antara negara-negara yang paling korup di dunia. Situasi kekurangan listrik dan air minum terjadi secara permanen di beberapa kota dan persentase penggangguran di kalangan pemuda Irak sekarang mencapai kira-kira 25%, menurut data statistik dari Bank Dunia.

Akan tetapi, itu bukan masalah utama. Terbanding dengan rekonstruksi Tanah Air, masalah rekonsiliasi, keberbagian dan keseimbangan kekuasaan antara faksi-faksi dan kelompok-kelompok agama di Irak barulah hal yang mencemaskan. Perang merebut kekuasaan antara Pemerintah Pusat, orang Kurdi, orang Muslim mazhab Suni dan mazhab Shiah di Irak belum pernah berhenti ketegangannya.

Upaya menstabilan situasi Tanah Air

Dalam menghadapi gelombang ketegangan, Pemerintah pimpinan PM Adel Abdel Mahdi telah mengumumkan serentetan reformasi guna menciptakan lapangan kerja, membagi lahan, meningkatkan kesejahteraan sosial dan memecat para pejabat korup. Di samping itu, PM Adel Abdel Mahdi berkomitmen akan meningkatkan perumahan untuk orang miskin, memberikan subsidi kepada para  pengganggur, berkomitmen melakukan dialog dengan para demonstran di mana pun tanpa partisipasi dari pasukan bersenjata, mendengarkan tuntutan dari warga. PM Adel Abdel Mahdi, pada 24/10 ini,  mengajukan kapada Parlemen beberapa rancangan undang-undang mengenai revisi Undang-Undang Dasar dan rancangan anggaran keuangan tahun 2020 beserta beberapa rancangan undang-undang pokok lainnya guna menjamin Negara bisa beroperasi sesuai denagn orbitnya.

Setelah bertahun-tahun dihancurkan oleh peperangan dan kerugian dalam perang menentang IS, satu negara Irak pasca IS tetap mengalami porak-peranda. Pemerintah Irak harus menghapuskan bekas-bekas dari IS sambil mencegah bahaya organisasi teroris ini kembali, serta membangun kehidupan baru untuk warga, pada latar belakang perpecahan, permusuhan etnis dan agama yang sedang membawa dalam masyarakat masih belum habis. Pada latar belakang itu, membangun satu negara Irak yang bersatu, demokratis, di antaranya semua warga negara bisa menikmati semua hak-nya dalam kesejahteraan merupakan satu penggalan jalan yang penuh tantangan dan kesusahpayahan. Oleh karena itu, lebih daripada yang sudah-sudah, prioritas papan atas yang dijalankan Pemerintah Irak sekarang ini ialah mempertahankan kestabilan politik dalam negeri karena semua reformasi yang kurang berhati-hati bisa memojokkan Irak jatuh ke dalam situasi instabilitas yang di luar kontrol.